PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA NOTARIS YANG DI DASARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG TERHADAP PARA PIHAK = BINDING AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF LAND RIGHT WITH NOTARIAL DEED BASED ON A DEBT AGREEMENT REGARDING RECEIVABLES FROM THE PARTIES

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah pengaturan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dapat dilakukan dengan dasar perjanjian utang piutang bagi para pihak : dan (2) apakah notaris bertanggungjawab terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang didasari dengan hubungan utang piutang. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yakni mengenai perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan akta notaris yang di dasari dengan perjanjian utang piutang terhadap para pihak. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian atas uraian teoritis dan pertimbangan hakim dalam putusannya kemudian ditelaah untuk memperoleh kesimpulan yang secara logis, sistematis, dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan Perjanjian utang piutang dan perjanjian jual beli hak atas tanah tidak dapat dilakukan secara bersamaan sebagaimana berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat syarat mengenai sahnya perjanjian dan Pasal 1381 KUHPerdata mengenai syarat hapusnya perikatan. Perjanjian baru atau kedua hanya dapat dilakukan setelah perjanjian sebelumnya dinyatakan berakhir. Hal tersebut perlu dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan menghindari terjadinya konflik norma atau perselisihan yang dapat merugikan semua pihak dalam pembuatan akta dihadapan notaris. (2) Notaris bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat atas kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan tugas negara untuk membuat akta yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Jika notaris terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang, maka pihak-pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban atas akta perjanjian tersebut dan melakukan upaya hukum secara perdata, administrasi, dan pidana.