PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN = Unlawful Acts in the Sale and Purchase of Land Property Rights Under the Hand

Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Secara Di bawah Tangan Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepemilikan hak atas tanah yang dialihkan melalui jual beli di bawah tangan dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai jual beli hak milik atas tanah secara dibawah tangan berdasarkan Putusan Np. 983K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian. Pertama, adalah pendekatan kasus (case approach). Kedua, adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Status hak milik atas tanah yang dialihkan melalui jual beli dibawah tangan dianggap tidak sah menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, peralihan hak milik atas tanah wajib dilakukan melalui akta yang dibuat oleh PPAT. Tanpa adanya akta tersebut maka peralihan (balik nama) tidak memiliki kekuatan hukum sehingga transaksi dianggap batal demi hukum. (2) Dalam pertimbangan hakim, jual beli yang dilakukan secara di bawah tangan dianggap melanggar hukum karena bukti sertifikat hak milik tidak dapat mengesahkan transaksi tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam Putusan No. 983K/Pdt/2022 membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Tingggi Jaya Pura Nomor 11/PDT/2021/PT JAP, yang juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Nab. dan menyatakan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum.