PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON AHLI WARIS LAIN DALAM AKTA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DARI ORANG TUA KE SALAH SEORANG ANAKNYA=Legal Protection Towards Candidate Other Heirs in Making the Deed of Sale on Land and Buildings between Parents and Their Children

Tujuan penelitian ini adalah:`1) untuk menemukan keabsahan jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dengan salah satu anaknya melalui Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan notaris/PPAT; 2) untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap calon ahli waris lain dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan yang dibuat dihadapan notaris/PPAT antara orang tua dengan salah satu anaknya. Tipe penelitian normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan: pendekatan perundang-undangan (statute/legal approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data secara kualitatif dengan metode analisis content (isi) terhadap bahan hukum tersebut untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) . Akta notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dengan salah satu anaknya, sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Hukum Waris Nasional, memenuhi syarat materil dan formil pembuatan akta pertanahan dalam PP No 24 Tahun 1997, PP No 37 Tahun 1998 dan perubahannya, dan objek akta merupakan harta perolehan atau harta bawaan, bukan merupakan harta bersama suami isteri. Sehingga peristiwa hukum (perjanjian) dan perbuatan hukumnya (Akta notaris/PPAT) adalah dalam ranah perjanjian/perikatan, bukan pewarisan. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap calon ahli waris lain dalam pembuatan Akta notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dengan salah satu anaknya adalah dengan cara memasukan klausul pengaman akta parti yang berisikan tandatangan para calon ahli waris lainnya. Bahwa mereka mengetahui perjanjian yang tertuang dalam akta tersebut. Pentingnya klausul pengaman demikian agar akta tersebut tidak menjadi objek sengketa pewarisan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri (bagi yang non muslim).