Safitri, Yunita Aulia (2025) KONSOLIDASI TANAH UNTUK PERUMAHAN PASCA BENCANA ALAM LIKUIFAKSI DI KOTA PALU. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANNUDDIN.
![[thumbnail of B022212015_tesis_25-12-2024 bab 1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B022212015_tesis_25-12-2024 bab 1-2.pdf
Download (884kB)
![[thumbnail of B022212015_tesis_25-12-2024 cover1.jpg]](/44983/2.hassmallThumbnailVersion/B022212015_tesis_25-12-2024%20cover1.jpg)

B022212015_tesis_25-12-2024 cover1.jpg
Download (477kB) | Preview
![[thumbnail of B022212015_tesis_25-12-2024 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B022212015_tesis_25-12-2024 dp.pdf
Download (215kB)
![[thumbnail of B022212015_tesis_25-12-2024.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B022212015_tesis_25-12-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 6 March 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
YUNITA AULIA SAFITRI (B022212015). Konsolidasi Tanah Untuk Perumahan Pasca Bencana Alam Likuifaksi Di Kota Palu. Dibimbing oleh Syamsul Bachri selaku Pembimbing Utama dan Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah terhadap pemilik tanah pasca konsolidasi tanah dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang belum memiliki hunian tetap.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, yang diperoleh dari dokumen berupa jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian yaitu (1) Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pemilik tanah, seperti melakukan mediasi dalam sengketa, mengembangkan kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah sengketa tanah, memberikan kompensasi, serta menyediakan akses untuk pengajuan keberatan hukum. (2) Perlindungan hukum dari pemerintah dalam pemenuhan hak bagi warga yang terdampak bencana yaitu menyelesaikan pembangunan 655 unit huntap di Kelurahan Petobo, yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan penghuninya. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki tempat tinggal yang stabil, yang merupakan bagian dari kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. Dengan terpenuhinya hak tersebut masyarakat dapat untuk fokus pada aspek lain seperti pekerjaan, pendidikan dan interaksi sosial, sehingga menumbuhkan rasa normal dalam kehidupan mereka.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 27 May 2025 05:38 |
Last Modified: | 27 May 2025 05:38 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/44983 |