PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN FASILITAS KREDIT TANPA PERSETUJUAN PEMBERI HAK TANGGUNGAN = MAKING A DEED OF GRANTING MORTGAGE AS COLLATERAL FOR A CREDIT WITHOUT THE CONSENT OF THE MORTGAGOR

JIHAN FADILLAH SARI JUNUS (B022212005). Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Fasilitas Kredit Tanpa Persetujuan Pemberi Hak Tanggungan. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Haeranah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang tidak ditandatangani oleh pemberi hak tanggungan dan menganalisis akibat hukum pemberian fasilitas kredit dan jaminan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah 1 (satu) adalah jenis penelitian hukum empiris, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 2 (dua) adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melakukan observasi data lapangan dan disesuaikan dengan data kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan APHT meliputi pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana 2) Akibat hukum dari pemberian fasilitas kredit dan jaminan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Hak Tanggungan yaitu APHT tersebut menjadi batal demi hukum tetapi tidak mengurangi eksistensi perjanjian kredit sehingga menyebabkan PT.Bank Mandiri selaku kreditur menjadi kreditur konkuren dan kredit tersebut menjadi kredit tanpa jaminan.

Keyword : APHT, Kredit, Tanpa Persetujuan Pemberi Hak Tanggungan