Pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Pulau Buru = Registration Of The Geographical Indication Of Buru Island White Cooden Oil As A Legal Protection Measure Of The Buru Island Community

Pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru Sebagai Upaya Perlindungan Kerja Masyarakat Pulau Buru (Dibimbing Oleh Hasbir Paserangi dan Oky Deviany). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik minyak kayu putih pulau buru dan mengidentifikasi upaya pemerintah serta masyarakat dalam mendaftarkan dan melindungi minyak kayu putih pulau buru sebagai bagian dari indikasi geografis. Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Penelitian dilakukan di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Pulau Buru. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lingkungan geografis Pulau Buru dengan iklim atau faktor alam yang panas karena rendah curah hujan sangat cocok bagi tumbuh dan berkembangnya kayu putih dengan kualitas baik. Dari hasil analisis uji lab minyak kayu putih mempunyai kadar sineol yang tinggi yaitu sebesar 70,70% yang mana memenuhi standar nasional Indonesia sehingga bisa di daftarkan https://wisuda.unhas.ac.id/form.print.php 2024. 7. 24., 15.07 Halaman 1 dari 3 Abstrak (Versi Bhs. Indonesia) sebagai bagian dari indikasi geografis. Kualitas yang baik tersebut ditunjang pula dengan kebiasaan untuk menyelaraskan proses produksi dan proses pengolahan dan penyuling minyak kayu putih yang ada di Pulau Buru, yang mana kualitasnya salah satunya yaitu bau yang khas berbeda dengan minyak kayu putih pada umumnya. (2) Minyak Kayu Putih Pulau Buru merupakan salah satu potensi alam yang dimiliki Pulau Buru, perlu didaftarkan sebagai bagian dariindikasi geografis sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat perkembangan globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan di segala bidang baik teknologi komunikasi, industri, memungkinkan pihak lain baik itu pihak daerah ataupun pihak asing melakukan klaim atau penggunaan tanpa hak terhadap minyak kayu putih. Tetapi dalam mewujudkannya perlindungan hukum terhadap minyak kayu putih terjadi beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu faktor lemahnya SDM pemerintah daerah yang belum memahami HKI khususnya IG secara baik sehingga perannya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat lokal pun juga belum dapat dilaksanakan dengan baik dan peran pemerintah daerah sendiri itu harus mengetahui apa itu HKI khususnya IG agar pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat pulau buru bahwa betapa pentingnya minyak kayu putih ini di daftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Pendaftaran, Indikasi Geografis, Minyak Kayu Putih Pulau Buru