ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TENTANG TARIF PAJAK UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM, Pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM mengenai tata cara perpajakan pada sistem perpajakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perbedaan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode pengambilan data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Sebagian wajib pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu dan tidak paham mengenai PP No. 46 Tahun 2013 dan Sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui perubahan peraturan tentang tarif UMKM, sebagian masih ada yang kurang paham mengenai tata cara perpajakan serta Wajib Pajak yang memiliki NPWP lebih sadar akan kewajibannya dibanding yang tidak memiliki NPWP.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diperoleh dari 5 responden adalah sebesar 79% dari total 100%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan baik. Sedangkan untuk tingkat kesadaran wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diperoleh dari 5 responden adalah sebesar 66% dari total 100%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan juga baik.
Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada diharapkan Kantor pajak setempat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatam kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi kewajiban perpajakan. Pemangku kebijakan hendaknya mengantisipasi adanya batasan waktu kebijakan insentif pajak bagi UMKM, karena setelah batasan waktu tersebut akan diberlakukan ketentuan pajak penghasilan secara umum yang menuntut UMKM memahami dan menerapkan pembukuan standar.