PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP MERIT SYSTEM DALAM PENEMPATAN JABATAN ESELON II DI BKPSDM (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Penerapan Prinsip-Prinsip Sistem merit Dalam
Penempatan Jabatan Eselon II Di BKPSDM (Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Kotawaringin Timur
(dibimbing oleh Badu Ahmad dan Muhammad Yunus).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan
prinsip-prinsip sistem merit dalam mutasi jabatan eselon II di BKPSDM (Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten
Kotawaringin Timur. Menggunakan prinsip sistem merit oleh McCrudden dengan
indikator nondiskriminasi, produktivitas, persyaratan dan relevansi penempatan
jabatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melibatkan
informan Kepala BKPSDM Kotawaringin Timur, Pejabat Eselon II, Sekretaris
Daerah, Anggota Panitia Seleksi Kotawaringin Timur, Anggota DPRD Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kotawaringin Timur, Kepala
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kotawaringin Timur.
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan studi
dokumentasi. Data diperoleh dan dianalisis menggunakan teknik analisis data
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : pertama, Salah satu awal
dalam melihat penerapan sistem merit dalam seleksi lowongan jabatan yaitu
dengan penginformasian. Dalam sistem penginformasian mengenai lowongan
jabatan eselon II di Kotawaringin Timur menggunakan dua mekanisme yaitu kerja
sama dengan media cetak dan pengumuman melaui situs resmi BKPSDM
Kotawaringin Timur, namun adanya faktor kedekatan emosional antara bupati
terhadap oknum JPTP yang membuat perbedaan perlakuan dan
penginformasian. Kedua, Produktifity terlihat belum memenuhi prinsip merit
system dengan baik. Ini ditunjukan adanya pengaruh politik melalui dampak
pemilukada terhadap mekanisme dalam mutasi JPTP. Ada dua mekanisme
dalam mutasi jabatan eselon II di lingkup pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Timur yaitu, melalui seleksi terbuka dan mutasi antar JPTP atau job fit dengan
PermenPAN No 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pratama sebagai
acuan pelaksanaannya. Ketiga, Penerapan prinsip merit system sudah
terlaksana menurut aturan, meskipun masih ada pejabat JPTP dengan latar
belakang pendidikan tidak sesuai jabatannya. Keempat, relevansi penempatan
jabatan terlihat belum diterapkan dengan baik, dimana penetapan JPTP yang
lolos untuk di mutasi ternilai adanya intervensi politik & unsur subjektif bupati
terhadap kandidat
Kata Kunci : sistem merit, penempatan jabatan, mutasi, eselon II