AKUNTABILITAS PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN PAMMUKKULU KABUPATEN TAKALAR

Penelitian ini tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukkulu Di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, dan melakukan pendekatan analisis dalam pengumpulan data sedalam-dalamnya. Metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analisis dari hasil wawancara, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam tesis ini ialah teori Plumter T (1981) Tercapainya Akuntabilitas dimana akuntabilitas akan tercapai jika 10 variabel plumter T terpenuhi 1. Exemplary Leadersip 2. Public Debate 3. Coordinations 4. Autonomy 5. Explictnes and Clarity 6. Negotiations 7. Educational Campign and Publicity 8. Feed back and Evaluations. Yang dimana peneliti membagi jadi dua indicator menjadi Internal dan Eksternal. Teori-Teori tersebut digunakan untuk mencari dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam tesis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap pengadaan tanah pemerintah tidak begitu Akuntabel jika dilihat dari kacamata Plumter. pembangunan ini telah dimulai sejak 2017 dengan dilakukan pengadaan tanah yang di bagi dalam dua tahap. Namun di tahap pertama semenjak 2017 hingga saat ini pengadaan tanah tahap pertama belum juga rampung, masih ada beberapa tanah warga yang belum dibayarkan dan pembangunan tersebut sudah berjalan 30% di tanah warga yang sebagianya masih belum di bayarkan keseluruhan, Penelitian ini juga menunjukan bahwa kurangnya koordinasi yang terbangun dikalangan masyarakat dengan BBWS-PJ, BPN Takalar dan LMAN. Sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang telah digunakan untuk kepentingan umum.