Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terkait Reklamasi Pantai Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Konflik Lahan Sertifikat Hak Milik = The Influence of Government Policy Regarding Beach Reclamation and Economic Development of Coastal Communities on Land Conflicts with Certificates of Ownership


Mujahidin, Andi (2023) Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terkait Reklamasi Pantai Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Konflik Lahan Sertifikat Hak Milik = The Influence of Government Policy Regarding Beach Reclamation and Economic Development of Coastal Communities on Land Conflicts with Certificates of Ownership. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover] Image (Cover)
P052192004_tesis_15-02-2024 Cover1.jpg

Download (300kB)
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
P052192004_tesis_15-02-2024 Bab 1 - Bab 2.pdf

Download (702kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
P052192004_tesis_15-02-2024 Dapus.pdf

Download (408kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
P052192004_tesis_15-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 8 July 2026.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Andi Mujahidin. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terkait Reklamasi Pantai Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Konflik Lahan Sertifikat Hak Milik. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi status legalitas lahan hasil reklamasi pantai Cempae, mengidentifikasi dampak reklamasi pantai terhadap kondisi perekonomian masyarakat pesisir, dan mengidentifikasi arahan manajemen/pengelolaan lahan hasil reklamasi Pantai Cempae di Kota Parepare (dibimbing oleh Ananto dan Arifuddin Akil).
Menentukan status legalitas lahan dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Untuk menentukan dampak reklamasi pantai terhadap kondisi perekonomian masyarakat dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan analisis Regresi Linear. Untuk menentukan arahan pengelolaan lahan hasil reklamasi, dilakukan analisis kualitatif. Dengan demikian maka dalam penelitian ini menggunakan metode mixed methods, Hasil penelitian adalah reklamasi pantai sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun status lahan pantai Cempae hingga saat ini menjadi permasalahan dimana ditemukan sebanyak 117 masyarakat mengaku memiliki kepemilikan lahan dengan status sertifikat, di lain pikak pemkot Parepare dalam hal ini Bidang aset menganggap bahwa kepemilikan lahan yang diakui Masyarakat tersebut adalah illegal. Adapun arahan Manajemen oleh pemerintah daerah antara lain:1. melakukan kepastian status lahan seperti papan bicara dan melalui jalur hukum; 2. Tetap mengembangkan dinamika kegiatan ekonomi yang sudah ada dengan memberikan akses kepada masyarakat pelaku ekonomi; 3. Setiap lahan yang telah dilegalisasi, segera dipetakan pemanfaatan ruangnya; 4. Mengatur retribusi kepada setiap pelaku usaha ekonomi; 5. Mengembangkan pariwisata; 6. Memperbaiki pengelolaan lahan yang kelola oleh perusda, organisasi pemerintah, pariwisata, derta meningkatkan sarana dan prasarannya. Dengan adanya Lahan Hasil Reklamasi Pantai Cempae akan menunjang peningkatan perekonomian, peningkatan perekoniman, peningkatan sosial budaya dalam Sektor Bisnis dan Hiburan, dan Sektor Pariwisata Kota Parepare.

Kata Kunci: Kebijkan, Reklamasi, Pembangunan Ekonomi, Konflik Sertifikat

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Policy, Reclamation, Economic Development, Certificate Conflict
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions (Program Studi): Program Pascasarjana > Manajemen Perkotaan
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 08 Jul 2024 07:08
Last Modified: 08 Jul 2024 07:08
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/35180

Actions (login required)

View Item
View Item