STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM DI SULAWESI TENGAH = LEGAL STATUS OF PROPERTY RIGHTS TO LAND POST NATURAL DISASTER IN CENTRAL SULAWESI

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui ketentuan hukum pertanahan menyangkut tanah musnah dan tanah tidak musnah akibat bencana alam di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. 2) mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah yang terdampak bencana likuifaksi. 3) menemukan formulasi pengaturan hukum nenyangkut tanah musnah dan tanah tidak musnah akibat bencana alam serta memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah milik. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada riset, studi perundang-undangan dan kepustakaan (library research) sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan perundang-undangan telah memuat definisi tanah musnah beserta tata cara penetapan tanah musnah; 2) Status hukum terhadap tanah milik terdampak bencana likuifaksi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi dalam tiga bentuk: tanah musnah seluruhnya, tanah musnah sebagian, dan tanah yang masuk dalam Zona Rawan Bencana, tapi tidak mengeluarkan penetapan pencabutan dan penarikan dokumen tanah terhadap tanah musnah sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN No 17 Tahun 2021; 3) Formulasi ideal pengaturan hukum ke depan dapat dilakukan melalui: redefinisi tanah musnah dengan menyertakan ketidakberlakuan segala alas hak yang melekat diatasnya dalam satu klausul norma, untuk memberikan kepastian hukum segera terhadap status hukum tanah tersebut, serta, negara berkewajiban memberikan tanah pengganti dengan status hak milik sesuai doktrin “hak atas tanah” (rights for land) dalam UUPA No 5 Tahun 1960, atau memberi ganti kerugian dengan nilai yang sepadan dengan nilai tanah kepada warga yang tanahnya dinyatakan musnah

Kata Kunci: Tanah Musnah, Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum