PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH = FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

ANSAR. PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH. (Dibimbing oleh Abdul Razak, Marthen Arie, Judhariksawan).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan substansi dari prinsip-prinsip Pemenuhan HAM dalam pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk memetakan persoalan-persoalan yang timbul pada implementasi kewajiban pemenuhan HAM dalam Pengelolaan keuangan Daerah, serta merumuskan konsep baru yang ideal dalam pengelolaan Keuangan daerah sebagai Alat pemenuhan HAM yang dimasa yang akan datang.
Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer berupa ketentuan-ketentuan hukum baik internasional, nasional maupun daerah tentang hak Ekosob dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa penjelasan-penjelasan peraturan tentang Hak ekosob dan keuangan daerah, pendapat-pendapat ahli, buku-buku, dan hasil penelitian terkait. Kemudian bahan-bahan hukum diatas dikelola secara kualitatif untuk menemukan prinsip-prinsip dan konsep ideal pemenuhan hak asasi manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hasil penelitian menemukan (1), Prinsip-prinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Prinsip Maximum Available Resources (MAR), Prinsip Kewajiban inti minimum, Prinsip Kewajiban Realisasi Progresif. (2), Pengelolaan Keuangan daerah belum mampu melakukan pemenuhan Hak Asasi hak Ekosob secara penuh dikarenakan beberapa hal; Pertama, pemenuhan hak Ekosob dalam penganggaran hanya dilakukan secara parsial dan tidak simultan. Kedua, Tidak adanya perencanaan pemenuhan hak Ekosob di Daerah yang terintegrasi dalam anggaran Daerah, Ketiga, Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak effektif dan effisien. Keempat, Pengelolaan Keuangan Daerah Bertentangan dengan ketiga prinsip pemenuhan hak Ekosob dalam anggaran. Kelima, Tidak adanya ruang justiciable pelanggaran hak ekosob. Keenam, Pengelolaan Keuangan Daerah Bertentangan dengan prinsip-Prinsip HAM lainnya. (3), Dalam pemenuhan Hak Asasi manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, idealnya adalah; pertama, hendaknya tidak membedakan antara hak Sipol dan hak Ekosob, Kedua, Dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah hendaknya memasukan prinsip-prinsip hak Ekosob. Selain hal diatas, penegasan juga dalam penyusunan pemenuhan hak Ekosob, hendaknya daerah diwajibkan mempunyai rencana pemenuhan hak asasi manusia secara penuh yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan daerah, Kewajiban perencanaan pemenuhan hak asasi manusia di atas, juga dibarengi dengan kewajiban pelaporan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak Ekosob tersebut secara berkala dan masuk kedalam sistem pelaporan kinerja dan keuangan pemerintah daerah seperti yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keywords : Hak Ekonomi Sosial Budaya, Anggaran Hak Asasi Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah