TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional akibat terbitnya sertifikat ganda atas suatu objek tanah yang sama, serta mengkaji dan menganalisis implikasi
hukum terbitnya sertifikat ganda terhadap jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi subjek hukum pemegang hak atas tanah.
Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan penekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan
ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Badan
Pertanahan Nasional atas terbitnya sertifikat ganda atas suatu objek tanah yang sama adalah mencabut atau membatalkan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkannya. BPN atau Kantor Pertanahan sebagai institusi
yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah bertanggungjawab secara administratif, yakni membatalkan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkannya. Sedangkan bagi Pejabat yang menerbitkan sertifikat hak
atas tanah tersebut, bentuk pertanggungjawabannya ditentukan
berdasarkan kualifikasi perbuatannya. Dalam konteks ini pejabat yang dimaksud tentunya harus bertanggung jawab secara administrasi, namun apabila terdapat perbuatan yang berkualifikasi perbuatan melawan hukum, maka tentunya yang bersangkutan dapat pula dibebankan pertanggungjawaban perdata atau pidana. Akibat hukum atas terbitnya
sertifikat ganda dalam kaitannya dengan jaminan kepastian hukum bagi subjek hukum pemegang hak atas tanah adalah hilangnya jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi pemegangnya sebab masing-masing pihak yang memegang sertifikat mengklaim bahwa ia yang memiliki tanah tersebut. Idealnya, 1 (satu) objek tanah hanya
memiliki 1 (satu) bukti kepemilikan hak. Sertifikat ganda pada akhirnya akan menimbulkan konflik di dalam masyarakat.