DETERMINAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN CAKALANG (Katsuwonus pelamis, Linnaeus 1758) BERKELANJUTAN DI PERAIRAN TELUK BONE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi lestari perikanan cakalang di perairan Teluk Bone, menguraikan aspek sosial nelayan, menganalisis aspek ekonomi usaha unit penangkapan, menganalisis faktor determinan sosial ekonomi menentukan pengelolaan berkelanjutan dan memformulasi pengembangan kebijakan pengelolaan perikanan cakalang berkelanjutan di perairan Teluk Bone. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan Februari 2018 di Kabupaten Luwu, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai sebagai lokasi yang mewakili wilayah perairan Teluk Bone. Sampel penelitian untuk data primer sebanyak 87 orang, dikelompokkan berdasarkan lokasi & alat tangkap terdiri dari 30 orang Punggawa, 37 orang sawi dan 10 orang pedagang pengumpul/pemodal, serta data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten lokasi. Pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuesioner. Potensi lestari dinalisis CPUE, MSY, tingkat pemanfaatan, aspek sosial dianalisis dengan deskriptif kualitatif, aspek ekonomi digunakan analisis pendapatan dan kelayakan usaha, determinan faktor sosial ekonomi dengan analisis fungsi Cobb-Douglas, formulasi kebijakan dengan analisis hierarki proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan cakalang di Teluk Bone cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dengan angka tertinggi sudah mencapai 72,71 persen, namun masih berada pada kondisi yang belum optimum. Hubungan kerja pada usaha penangkapan ikan cakalang adalah kelompok kerja punggawa-sawi, dengan struktur sosial bersifat fleksibel. Berdasarkan pendapatan, alat tangkap pole and line, purse seine dan hand line memberikan keuntungan pada usaha nelayan dan secara finansial layak untuk dikembangkan. Variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap pengelolaan berkelanjutan perikanan cakalang adalah pola hubungan kerja, struktur sosial, sistem kelembagaan, biaya operasional, tenaga kerja dan modal investasi, sedangkan variabel pendapatan, jumlah tangkapan, sistem bagi hasil, dan harga ikan cakalang tidak berpengaruh nyata. Alternatif pengembangan kebijakan yang dirumuskan sebagai urutan prioritas adalah (1) pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, (2) pemanfaatan hubungan punggawa sawi sebagai modal sosial, (3) peningkatan retribusi usaha perikanan, (4) penguatan kapasitas kelembagaan perikanan, (5) penguatan kerjasama antar stakeholder terkait dengan aparat pemerintah, dan (6) pemberian pelatihan dan pendampingan mata pencaharian alternatif bagi nelayan.