PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PINRANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pinrang dan mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran serta penjelasan mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi & UKM dan bagaimana menjalankan perannya sebagai Instansi yang bertujuan mengembangkan UMKM di Kabupaten Pinrang serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi serta beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang sesuai dengan masalah penelitian.
Peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya selaku Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Pinrang dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang. Kemudian melakukan pelatihan pengembangan usaha dan pemahaman dasar tentang bisnis dan manajemen UMKM, sosialisasi tentang visi pengembangan usaha dan membangun hubungan kemitraan untuk memajukan UMKM Daerah.
Juga tidak lupa memfasilitasi persoalan bantuan pendanaan melalui pengurusan legalitas Usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga usaha-usaha lainnya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem UMKM pasca Pandemi Covid-19, walaupun berdasarkan data pada tahun 2020-2021 jumlah UMKM Cafe mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19. Tetapi hal tersebut bisa menjadi lebih buruk ketika Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak berjalan dengan baik.