Yatim, Hertasning (2022) INTERAKSI KELEMBAGAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DAN HUTAN KEMASYARAKATAN UNTUK PENGELOLAAN HUTAN LESTARI. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.
P013171001_disertasi_05-11-2021 cover1.png
Download (82kB) | Preview
P013171001_disertasi_05-11-2021 1-2.pdf
Download (1MB)
P013171001_disertasi_05-11-2021 dp.pdf
Download (246kB)
P013171001_disertasi_05-11-2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Kabupaten Banggai yang berada dalam wilayah KPHP Model Toili
Baturube. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.yang dilakukan secara semi terstruktur, dengan responden yang terpilih dengan metode purposive. Narasumber penelitian adalah informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan kerangka kerja Institutional Analysis Development (IAD) Ostrom (2005), prinsip-prinsip desain Ostrom (1990) dan analisis stakeholder (Reed et
al.2009).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya hutan Kecamatan Nambo merupakan sumber daya milik Negara yang memiliki potensi unit sumber daya berupa bambu dan sagu sebagai sumber daya bersama (common pool resources), yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan aturan kolektif kearifan
lokal. Atribut komunitas yang paling penting adalah masalah tingkat kesepahaman terhadap kebijakan. Pemerintah pusat telah mewujudkan kawasan pencadangan HKm, di sisi lain minimnya kesepahaman terhadap kebijakan HKm antara masyarakat kelompok tani HKm dengan KPHP Model Toili Baturube sebagai pengelola hutan di tingkat tapak dan Pemerintah Daerah, yang tercermin dari belum optimalnya koordinasi yang terjadi antar lembaga dalam pengelolaan
HKm Kecamatan Nambo. Terdapat 3 karakter dalam arena aksi untuk mengembangkan kelembagaan pengelolaan HKm adalah : aspek pendanaan dan sumber daya manusia, aspek Hak atas sumber daya (property right) dan aspek fasilitasi dan jaminan pasar. Kondisi biofisik dan regulasi terbukti memengaruhi situasi aksi pemanfaatan hutan yang selanjutnya memberikan dampak pada prinsip-prinsip tata kelola hutan komunitas pelaksana daerah, yaitu anggota-anggota
dari komunitas petani hutan yang menjadi partisipan di dalam arena aksi bersama KPHP dalam pengelolaan HKm.
Model Kolaborasi Kelembagaan atau Co-management merupakan model kelembagaan yang paling sesuai dikembangkan dalam pengelolaan HKm, untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan lestari. Co-management dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah suatu bentuk pengelolaan yang kegiatannya didasarkan pada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang berorientasi pada optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.
Item Type: | Thesis (Disertasi) |
---|---|
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) |
Divisions (Program Studi): | Program Pascasarjana > Ilmu Pertanian |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 10 Feb 2022 07:21 |
Last Modified: | 10 Feb 2022 07:21 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13158 |