Analisis Kualitas Pelayanan Birokrasi Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar = Analysis of the Quality of Local Government Services Through the Implementation of the Digital Population Identity (IKD) Application at the Population and Civil Registration Office of Makassar City

Joy Ridho Artha Lumbantoruan, Analisis Kualitas Pelayanan Birokrasi Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam Bidang Penelitian dibimbing oleh Dr. Indar Arifin, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan birokrasi pemerintah daerah melalui penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar menggunakan model E-GovQual yang mencakup enam dimensi yaitu kemudahan penggunaan (ease of use), kepercayaan (trust), keandalan (reliability), isi dan tampilan informasi (content and appearance of information), fungsionalitas lingkungan interaksi (functionality of the interaction environment), serta dukungan terhadap masyarakat (citizen support). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aplikasi IKD dan analisis dokumen dari Disdukcapil Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah selaras dengan arah kebijakan transformasi digital nasional, didukung oleh sinkronisasi sistem SIAK Terpusat, regulasi yang kuat, dan responsivitas petugas. Namun, efektivitas layanan belum optimal sebagai platform mandiri karena kendala teknis pada dimensi keandalan (gangguan jaringan), kemudahan penggunaan (ketergantungan pada petugas), serta minimnya fitur dukungan mandiri (helpdesk/FAQ). Meskipun demikian, IKD unggul dalam dimensi kepercayaan (keamanan berlapis), tampilan informasi yang terstruktur, dan fungsionalitas interaksi yang transparan. Diperlukan penguatan infrastruktur teknis, pengembangan fitur edukasi pengguna, dan sosialisasi yang lebih luas untuk mewujudkan layanan yang lebih inklusif dan efektif.