Aspek Hukum Pengoperan Sanra Tana Persawahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif = Legal Aspects Of The Transfer Of Sanra Tana Rice Field Pledges From The Perspective Of Positive Law

NURUL AMALIYAH (B022241011). Aspek Hukum Pengoperan Sanra Tana Persawahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif”. Dibimbing oleh Farida Patittingi. Latar Belakang: Praktik Sanra Tana sebagai bentuk gadai tanah adat di Kabupaten Bone sering dilakukan tanpa pencatatan resmi dan semakin bermasalah ketika hak gadai dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik tanah, sehingga menimbulkan permasalahan dan merugikan petani. Ketidaksesuaian praktik ini dengan UUPA dan UU No. 56 Prp 1960 menjadikan pentingnya kajian untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pengoperan Sanra Tana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepastian hukum perjanjian pengoperan Sanra Tana persawahan di Kabupaten Bone dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum pemilik tanah/pemberi gadai terhadap praktik pengoperan Sanra Tana persawahan. Metode: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (Field Research) dan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik pengoperan Sanra Tana persawahan di Kabupaten Bone tidak memiliki kepastian hukum karena Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian hanya mengatur mengenai praktik gadai tanah, tanpa memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pengoperannya. Perjanjian umumnya dilakukan secara lisan dan sederhana tanpa akta tertulis maupun pencatatan resmi. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pertanahan nasional yang menekankan pentingnya kejelasan status hak atas tanah dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak, khususnya pemilik tanah. (2) Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/pemberi gadai juga masih sangat lemah karena tidak diatur secara rinci dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kondisi ini menyebabkan pemilik tanah sering berada pada posisi yang dirugikan, ketika terjadi pengoperan tanpa persetujuannya. Peran aparat desa dalam memberikan perlindungan hukum masih terbatas, sebatas membantu pencatatan, namun belum mampu menjamin adanya kepastian dan perlindungan yang memadai. Kesimpulan: Praktik pengoperan Sanra Tana persawahan di Kabupaten Bone belum memiliki kepastian hukum karena dilakukan tanpa dasar pengaturan dalam hukum positif dan umumnya tanpa akta maupun pencatatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak, khususnya pemilik tanah. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemilik tanah masih lemah karena ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp 1960 tidak berjalan efektif dan peran aparat desa terbatas pada pencatatan administratif tanpa memberikan jaminan perlindungan yang memadai.