Implementasi Kebijakan Smart Governance dalam Pelaksanaan Konsep Smart City di Kota Palopo = Implementation of Smart Governance Policy in the Execution of the Smart City Concept in Palopo City

Abdul Rosyid, Nomor induk mahasiswa E051181315, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Smart Governance dalam Pelaksanaan Konsep Smart City di Kota Palopo” dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si. Smart City merupakan konsep pembangunan kota berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Kota Palopo menjadi salah satu daerah yang mengadopsi konsep ini, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek implementasi Smart Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Smart Governance dalam pelaksanaan Smart City di Kota Palopo serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Smart Governance di Kota Palopo belum berjalan optimal. Terdapat kendala pada aspek koordinasi antar-OPD, keterbatasan SDM dan infrastruktur digital, serta lemahnya integrasi antar sistem layanan. Nilai evaluasi SPBE 2024 memperkuat temuan ini dengan rendahnya skor aspek kebijakan dan layanan. Di sisi lain, komitmen kepala daerah dan semangat inovasi sebagian perangkat daerah menjadi faktor pendukung yang signifikan. Implementasi Smart Governance di Kota Palopo membutuhkan penguatan pada aspek regulasi, sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta partisipasi publik agar tujuan dari konsep Smart City dapat tercapai secara berkelanjutan.