INTEGRASI KEBIJAKAN NILAI EKONOMI KARBON (NEK) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KESIAPAN KELEMBAGAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN = Integration of Carbon Economic value policy in Regional Development: A Study of Institutional Readness in South Sulawesi Province

Perubahan iklim merupakan tantangan global utama abad ke-21 yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sebagai bagian dari komitmen internasional UNFCCC terutama Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen mencapai target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. Didukung oleh ekosistem berkarbon tinggi seperti hutan tropis, mangrove, dan lahan gambut, Indonesia mengadopsi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen transisi menuju pembangunan rendah karbon. Namun, implementasi NEK di tingkat daerah masih menunjukkan ketimpangan. Penelitian ini mengkaji integrasi kebijakan NEK dalam pembangunan daerah dengan fokus pada kesiapan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian adalah menganalisis potensi NEK dalam menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial; peran otonomi daerah dalam implementasi NEK; serta kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan NEK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 110 Tahun 2025, serta analisis empiris praktik kelembagaan di beberapa pemerintah provinsi sebagai pembanding. Kerangka analisis mengintegrasikan teori multi-level governance, institutional readiness, institusionalisme, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi NEK dalam perencanaan pembangunan daerah masih terbatas akibat kesenjangan kapasitas kelembagaan dan lemahnya koordinasi kebijakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola NEK di tingkat daerah.