ANALISIS KUALITAS LAYANAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN MAMUJU = ANALYSIS OF BASIC SERVICE QUALITY ON FIRE DISASTER MANAGEMENT IN MAMUJU REGENCY

ABSTRAK SUDARMIN. Analisis Kualitas Layanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Kabupaten Mamuju (Dibimbing oleh Baharuddin dan Mukhsan Putra Hatta). Latar belakang. Bencana kebakaran merupakan ancaman serius yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pelayanan dasar kebakaran merupakan hak publik yang wajib dipenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2018. Namun, implementasi SPM di Kabupaten Mamuju masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, jumlah personel, dan partisipasi masyarakat. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan dasar dalam penanganan kebakaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi pelayanan yang efektif di Kabupaten Mamuju. Metode. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mix methods) dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan SEM-PLS, dan SWOT. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan dasar masih belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama dalam aspek waktu tanggap, kelengkapan sarana prasarana, dan kapasitas SDM. Faktor penghambat yang dominan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan, serta keterjangkauan wilayah. Adapun faktor pendukung termasuk keberadaan SOP, sistem komunikasi, dan kolaborasi lintas instansi. Analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi Weakness-Oportunities dinilai efektif dan relevan dalam peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan pemadam kebakaran, dan pengadaan sarana pendukung berbasis wilayah risiko. Kesimpulan. Kualitas pelayanan dasar penanganan kebakaran di Kabupaten Mamuju memerlukan intervensi strategis yang berbasis data dan kondisi riil lapangan. Pemenuhan SPM secara optimal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.