PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi terhadap konsumen apabila menandatangani perjanjian jual beli perumahan sebelum didirikannya bangunan yang merupakan objek dari perjanjian dan menganalisis akibat hukum dari penandatanganan akta perjanjian jual beli rumah sebelum didirikannya bangunan rumah.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Selain itu, dilengkapi dengan data tambahan dari notaris dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi penandatanganan perjanjian jual beli perumahan sebelum didirikannya bangunan, yaitu konsumen harus menunggu untuk menempati rumah tersebut. Perjanjian yang dilakukan dapat batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif, yaitu belum didirikannya bangunan sebagai objek dari perjanjian. Selain itu, pengembang yang melakukan penandatanganan perjanjian jual beli sebelum memenuhi pembangunan sebesar 20% dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai Permen PUPR No.11/PRT/M/2019 dan akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk perlindungan konsumen dari pelaku usaha ada dua, yaitu berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Konsumen yang dirugikan karena pelaku usaha cidera janji dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan wanprestasi terhadap pelaku usaha sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau tambahan yang berupa jaminan atau garansi dalam perjanjian, misalnya developer terlambat atau tidak dapat menyerahkan rumah sesuai dengan hal yang telah diperjanjikan. Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan permohonan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1366 BW bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau ketidak hati-hatian.