PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SENGKETA PENETAPAN PASANGAN CALON OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALADAERAH

IRVAN MAWARDI. Penegakan Hukum Administrasi terhadap Sengketa Penetapan
Pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala
Daerah (dibimbing olehSyamsul Bachri danHamzah Halim)
Penelitian bertujuan mengetahui (1) tentang penegakan Hukum Administrasi
terhadap penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah oleh
KPUD dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilukada (2) efektifitas
pelaksanaan putusan Peratun terhadap sengketa penetapan pasangan calon kepala
daerah.
Penelitian ini dilaksnakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.
Penelitian ini bersifat sosioyuridis yang menggambarkan gejala realitas sosial yang
terjadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui pengamatan secara langsung proses persidangan, wawancara dan
studi pustaka. Data dianalisi dengan analisis komponensial. Data yang terkumpul
diproses melalui proses editing dan pemilahan yang dituangkan dalam bentuk teks
naratif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan undangundang
yang mengatur pilkada dan undang-undang peratun. Tidak ada kejelasan
antara konsep sengketa administrasi dan pelanggaran administrasi. Penyelesaian
sengketa pilkada di Peratun membutuhkan waktu lama. Fungsi Bawaslu sebagai
pengawas pilkada tidak efektif. Selain itu, tidak ada mekanisme sengketa yang jelas
dan komprehensif. Serta tidak efektifnya putusan Peratun dalam sengketa pilkada.
Perlu ada perbaikan Undang-Undang yang mengatur sengketa pilkada dan perlu diberi
sanksi yang tegas bagi KPUD yang tidak melaksanakan putusan Peratun.
Kata kunci: pemilihan kepala daerah, KPU, Peratun