IMPLEMENTASI KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS BATUA RAYA KOTA MAKASSAR

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS BATUA RAYA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2013
Lilis Handayani, Noer Bahry Noor, A. Indahwaty Sidin
Bagian Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya dengan jalan memberikan keringanan
kepada penduduk di Sulawesi Selatan dalam hal biaya mengatasi masalah kesehatannya
dengan melakukan membebaskan pelayanan kesehatan dasar sampai rawat inap kelas III di
semua unit pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan
pelaksanaan program kesehatan gratis di Puskesmas Batua Makassar ada beberapa kondisi
faktual yang dapat ditemui dilapangan yakni belum sepenuhnya masyarakat mengetahui
adanya program & prosedur kesehatan gratis yang bergulir di masyarakat artinya jika tidak
disosialisasikan dengan luas maka tujuan dari program ini tidak dapat sesegera mungkin
dicapai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih
mendalam tentang pengimpelementasian kesehatan gratis di Puskesmas Batua Raya Kota
Makassar dari segi Komunikasi, Sumber Daya Kebijakan, Disposisi (Sikap para pelaksana)
dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif dengan melalui teknik wawancara mendalam dan obeservasi. Informan dari
penelitian ini adalah staf P2PL, Kepala Bagian, Karyawan dan Pasien.
Hasil dari penelitian ini yaitu masih terdapat pasien yang belum mengetahui tentang
kesehatan gratis dan pelaksana kebijakan masih memiliki kerancuan dan bias informasi.
Sistem koordinasi yaitu dibukanya survey pengaduan kepada kepala puskesmas atau staf
P2PL bagi pasien. pengangkatan birokrasi sudah berjalan cukup maksimal yaitu melalui
Dinas Kesehatan dan telah di-SK-an oleh Walikota Makassar dan penerimaan serifikat ISO
9001:2008 kepada Puskesmas Batua.
Melalui penelitian ini diharapkan kiranya saat implementasi kesehatan gratis di
Puskesmas Batua Raya cakupannya sudah memenuhi target standar pelayanan minimal yang
dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan puskesmas membuat indikator standar pelayanan
sendiri agar bisa meningkatkan kinerja karyawan puskesmas.