ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROYEK KPBU ANGKUTAN PERKOTAAN BERBASIS REL STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN = ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT CAPABILITIES IN RAIL-BASED URBAN TRANSPORT PPP PROJECTS CASE STUDY LOCAL GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI

Arinova G. Utama. Analisis Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Proyek KPBU Angkutan Perkotaan Berbasis Rel Studi Kasus Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Prof.Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli., ST., MT dan Dr. Ir. Hermanto Dwiatmoko., Ms. Tr).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rute prioritas masyarakat dari 7 rute pilihan dalam rencana pembangunan angkutan missal perkotaan berbasis rel di kawasan Mamminasata, menganalisis tarif rute perjalanan dengan menggunakan pendekatan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP), serta menganalisis sisi ekonomi kemampuan pemerintah daerah dalam pengembalian investasi dengan pembayaran ketersedian layanan (availability payment) jika pembangunannya menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei lapangan berupa kuisioner, melakukan pengamatan langsung, dan mengambil data-data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Dengan pendekatan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) dilakukan analisis tarif rute perjalanan prioritas pilihan responden. Hasil penelitian menunjukkan rute prioritas pilihan responden pada Rute 3 yaitu Karebosi menuju Mandai melalui Jl Urip Sumoharjo dan Jl Perintis Kemerdekaan, dengan nilai ATP sebesar Rp 43.831 dan nilai WTP sebesar Rp 26.135. Melihat anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, jika pembangunan dilakukan dengan Skema KPBU dan pengembalian investasi dengan pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), beban Pemprov Sulsel selaku PJPK masih terlalu besar. Dibutuhkan kajian dan kebijakan Land Value Capture (LVC) yang lebih mendalam terutama dalam Pengelolaan dan Pengembangan daerah TOD (Transit Oriented Development) di sekitar stasiun supaya mendapatkan pendanaan yang lebih maksimal. Selain itu, Pemprov Sulsel perlu memperkuat kelembagaan pengelolaan Transportasi Perkotaan misalnya dengan pembentukan Badan Layanan Umum, salah satunya untuk menciptakan feeder angkutan yang lebih tertib dan teratur sehingga meningkatkan demand kereta api perkotaan.
Kata Kunci: Kereta Api Perkotaan, Kawasan Mamminasata, ATP/ WTP, Availability Payment.