TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terhadap pengawasan aset pemerintah kota Makassar yang belum memiliki sertifikat hak milik dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pengawasan aset Pemerintah Kota Makassar yang belum memiliki sertifikat hak milik.
Penelitian dilaksanakan di kantor Balaikota Makassar di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah pada Bidang Aset. Lokasi kedua masih di kantor Balaikota Makassar di Dinas Pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian normatif dengan melihat Undang-Undang terkait dan mengumpulkan data berupa wawancara yang penulis lakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan Skripsi ini dan data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD kota Makassar terhadap pengawasan aset pemerintah kota Makasar yang belum memiliki sertifikat hak milik masih kurang optimal. Hal ini disebabkan anggaran pelaksanaan pensertifikatan aset daerah pemerintah kota Makassar masih minim. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa yang melakukan pengawasan aset melekat pada sekretaris daerah selaku pengelola barang, sedangkan tugas dan fungsi BPKAD kota Makassar hanya membantu pengelola barang.