PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada dan untuk mengkaji perluasan kompetensi absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach); Pendekatan Kasus (case approach); dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder dengan sumberbahan berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksananya. Pengaturan tersebut sering berubah-ubah mengikuti ritme politik hukum lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Disamping itu, status rezim hukum Pemilu juga mempengaruhi pengaturan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Terbaru, melalui Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sengketa hasil Pilkada ditangani oleh Badan Peradilan Khusus. Akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana bentuk dan hukum acara badan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara secara hukum dapat diberi kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pilkada. Sebab, keputusan KPUD tentang hasil Pilkada tidak lagi termasuk sebagai keputusan yang dikecualikan sebagai keputusan TUN Pasca MK menganulir Pilkada sebagai rezim Pemilu melalui Putusan No.97/PUU-XI/2013. Disamping itu, Keputusan KPUD tentang hasil Pilkada memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni bersifat konkrit, indvidual, final dan menimbulkan akibat hukum.