PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAROS)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros, Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas dan Untuk menganalisis upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris normatif, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perudangundangan, konsep-konsep hukum dan data empiris yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Proses pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros yaitu secara prosedur sama dengan tersangka lainnya, hanya saja keleluasan yang diberikan kepada tersangka untuk didampingi oleh keluarganya lebih luas. Misalnya jika dia adalah seorang penyandang disabilitas tuna netra maka pihak kepolisian meminta keluarganya untuk menuntunnya selama proses pemeriksaan dikepolisian.(2) Kendala yang dihadapi pihak kepolisian resort kabupaten maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana, misalnya surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias. (3) Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian Resort kabupaten Maros jika tersangkanya penyandang disabilitas tunanetra, maka polisi menawarkan didampingi penasehat hukum dan mempersilahkan memilih sendiri penasehat hukumnya, jika penyandang disabilitasnya tunawicara dan tunarungu, maka disediakan juru bahasa dan jika tersangkanya penyandang disabilitas tunadaksa, maka pihak kepolisian menyediakan pendamping khusus, adapun upaya lain pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap korban dan tersangka, Upaya ini sebagai wujud penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.
Kata kunci : Penyandang Disabilitas, Kendala, Upaya.