TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

ABSTRAK
MUH. YUSUF, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi
Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945, dibawah bimbingan Promotor
Juajir Sumardi, Ko-promotor Faisal Abdullah dan Abrar Saleng.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hakikat konstitusi sebagai hukum
tertinggi berkaitan dengan: (i) tanggungjawab negara terhadap pendidikan
berdasarkan UUD 1945; (ii) sistem pendidikan yang dapat menjadikan warga
negara Indonesia mampu berkompetisi, dan (iii) penataan regulasi pendidikan
berdasarkan UUD 1945 di Propinsi Sulawesi Tenggara
Penelitian ini adalah penelitian normatif/doktrinal dan sosiologis/empiris.
Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier.
Pengolahan bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), konsep (conceptual approach), filsafat (philosophical
approach) analisis (analitical approach), baik secara tekstual maupun kontekstual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) tanggungjawab negara yang
ditemukan berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku adalah pendidikan yang berbasis pada prinsip
keseimbangan, non diskriminatif, dan kepastian hukum; (ii) sistem pendidikan
yang dapat menyiapkan warga negara Indonesia memiliki kemampuan
berkompetisi adalah sistem pendidikan yang berdimensi pada ketersediaan,
akses, relevansi, adaptif dan kompetitif sehingga 8 standar pendidikan terpenuhi.
(iii) penataan regulasi pendidikan berdasarkan UUD 1945 di Propinsi Sulawesi
Tenggara adalah pembagian kewenangan dan tanggungjawab melalui peraturan
perundang-undangan, peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan
(beschikking) antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota serta melibatkan semua unsur negara (Kolaboratif).