Pemanfaatan Ruang Di Atas Bangunan Gedung Untuk Perumahan (Landed House)

Cut Hardiyanti Pangerang, Pemanfaatan Ruang di Atas Bangunan Gedung Untuk Perumahan Landed House (dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan Muhammad Ilham Arisaputra).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaturan mengenai pemanfaatan ruang di atas bangunan gedung komersil untuk perumahan dan menelaah konsep kepemilikan hak untuk perumahan yang terbangun di atas bangunan gedung.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di DKI Jakarta tepatnya di perumahan Cosmo Park dan perumahan The Villas. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari buku buku, karya ilmiah, jurnal serta beberapa peraturan perundang-undangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai pemanfaatan ruang di atas bangunan gedung komersil untuk perumahan saat ini mengacu pada RTRW dan RDTR setempat yang alokasi pemanfaatan ruangnya berdasarkan dengan izin yang telah ditetapkan. Bentuk pemberian izin berupa izin lokasi, izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan berskala lokal yang berlaku. Namun untuk perumahan Cosmo Park dan The Villas di DKI Jakarta terdapat ketidak sesuaian antara IMB awal dengan penggunaan bangunan saat ini. Pembangunan perumahan di atas bangunan gedung komersil kedepannya tetap mengacu pada IMB yang sesuai dengan realisasi pembangunannya saat ini. Konsep kepemilikan hak untuk perumahan yang terbangun di atas bangunan gedung yakni Hak Milik Satuan Rumah Susun (strata title). Strata title merujuk pada kepemilikan individual secara proporsional sebagian dari sebuah bangunan gedung baik itu secara horizontal maupun vertikal. Hal penting dalam kepemilikan strata title adalah pertelaan karena dari pertelaan tersebut akan muncul satuan satuan yang terpisah secara hukum melalui proses pembuatan akta pemisahan yang harus berdasarkan pada izin mendirikan bangunan.