Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan tata ruang kawasan pergudangan terpadu Kota Makassar dan apakah implikasi hukum dari kebijakan tata ruang kawasan pergudangan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pertama, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 yang secara khusus dalam Pasal 61 mengatur penataan ruang Kawasan Pergudangan Terpadu di Kota Makassar tersebut belum diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena masih terdapatnya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan dengan keberadaan Gudang diluar wilayah Kawasan Pergudangan serta peralihan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan izinnya. Kedua, implikasi hukum timbul akibat dari penerapan kebijakan penataan ruang Kawasan Pergudangan Terpadu di Kota Makassar adanya sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar yang memanfaatkan ruang dan bangunan di wilayah bukan peruntukannya serta melakukan peralihan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.