TINJAUAN HUKUM PELAPORAN PAJAK RESTORAN MENGGUNAKAN ALAT TAX MONITORING DI KABUPATEN BONE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem self assessment dengan penggunaan alat tax monitoring terkait pelaporan pajak secara sistem online di kabupaten bone. Serta untuk mengetahui kesesuaian sanksi administratif Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online dengan konsep sanksi.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan alat tax monitoring terkait pelaporan pajak online di kabupaten bone sudah sesuai dengan prinsip self assessment. Namun, self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, akan tetapi dengan alat yang mengakumulasikan atau menghitung besaran pajak terutang, penginputan data transaksi termasuk pelaporan harian atau pajak yang akan terutang dan dipantau setiap saat, sehingga pemerintah telah mendegradasi atau mengurangi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak restorannya. Serta sanksi administratif Peraturan Bupati tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan konsep sanksi. Namun, sanksi administrasi yang termuat dalam peraturan bupati tersebut menjadi suatu hal yang tidak lazim dalam sistem perpajakan Indonesia, serta peraturan bupati tersebut tidak dibenarkan untuk memuat sanksi administratif karena tidak termuat suatu perintah dalam perangkat perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah.