IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN IZIN REVITALISASI ANJUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang. Kedua, untuk mengetahui implikasi terhadap penerbitan izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Enrekang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Penerbitan izin revitalisasi anjungan DAS Mata Allo Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, tidak adanya kesesuaian dengan tata ruang. Kedua, tidak adanya pengumuman rekomendasi UKL-UPL, permohonan izin lingkungan, dan setelah terbitnya izin lingkungan pada media sosial, papan pengumuman, dan/atau lokasi rencana kegiatan. (ii) Dengan terbitnya rekomendasi UKL-UPL maka berimplikasi terhadap terbitnya pula izin lingkungan dan izin lainnya. Sehingga dengan adanya pelanggaran dalam prosedur penerbitan izin tersebut maka dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan maladministrasi yang menimbulkan cacat yuridis (dapat dibatalkan), kemudian melahirkan implikasi terhadap timbulnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.