Sakti, Andi Ainun Puncaha (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI SENJATA TAJAM DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/779/1.hassmallThumbnailVersion/B11116518_skripsi%20cover1.png)
![](/779/1.haspreviewThumbnailVersion/B11116518_skripsi%20cover1.png)
B11116518_skripsi cover1.png
Download (192kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1 dan 2]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116518_skripsi 1-2.pdf
Download (997kB)
![[thumbnail of Daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116518_skripsi dp.pdf
Download (213kB)
![[thumbnail of Full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116518_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2021.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).
Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitupendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun sumber bahan hukum yang diperoleh yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal. Kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.
Adapun hasil penelitian ini: 1. Kualifikasi tanpa hak menguasai senjata tajam diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 dan tindak pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dengan cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap orang lain diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana delik ini termasuk delik aduan, dan 2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 10 Dec 2020 03:14 |
Last Modified: | 10 Dec 2020 03:14 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/779 |