TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)

MUTMAINNAH (B011171015) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb). Dibawah bimbingan Muhammad Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Audyana Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN. Amb.
Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.
Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yakni, perbuatan seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan; (2) Penerapan Hukum Pidana Materil dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN. Amb sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Putusan terhadap perkara ini didasarkan atas pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non- yuridis Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan konten pornografi.