OPTIMALISASI KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ABSTRAK
Olivia Sari Theodore, P0400309034, Optimalisasi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. Di bawah bimbingan Muhammad Djafar Saidi (promotor), Syamsul Bachri (ko-promotor), dan Achmad Ruslan (kopromotor). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menemukan substansi hukum kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pengawasan keuangan negara, untuk mengetahui, memahami dan mengetahui sinergitas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga APIP lainnya dalam melakukan pengawasan keuangan negara serta untuk mengetahui, memahami dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keuangan negara. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut dapat mewakili substansi permasalahan dimana urgensi dan relevansi penerapan pengawasan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan lebih mengemuka di banyak kalangan baik oleh kalangan Badan Pemeriksa Keuangan sendiri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, unsur pemerintah daerah dan akademisi. Pelaksanaan penelitian ini adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis aspek hukum tentang optimalisasi pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam 3 (tiga) tataran hukum, yaitu teori hukum (rechtstheorie), filsafat hukum (rechtsfilosofie), dan dogmatik hukum (rechtsdogmatiek). Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tumpang tindih pengawasan akibat tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi. Masingmasing lembaga pengawas berjalan sendiri-sendiri karena menggunakan standar pemeriksaan sendiri. Demikian halnya dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR masih belum maksimal ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif.