TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

ABSTRAK
MUH. YUSUF, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945, dibawah bimbingan Promotor Juajir Sumardi, Ko-promotor Faisal Abdullah dan Abrar Saleng. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hakikat konstitusi sebagai hukum tertinggi berkaitan dengan: (i) tanggungjawab negara terhadap pendidikan berdasarkan UUD 1945; (ii) sistem pendidikan yang dapat menjadikan warga negara Indonesia mampu berkompetisi, dan (iii) penataan regulasi pendidikan berdasarkan UUD 1945 di Propinsi Sulawesi Tenggara Penelitian ini adalah penelitian normatif/doktrinal dan sosiologis/empiris. Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Pengolahan bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konsep (conceptual approach), filsafat (philosophical approach) analisis (analitical approach), baik secara tekstual maupun kontekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) tanggungjawab negara yang ditemukan berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pendidikan yang berbasis pada prinsip keseimbangan, non diskriminatif, dan kepastian hukum; (ii) sistem pendidikan yang dapat menyiapkan warga negara Indonesia memiliki kemampuan berkompetisi adalah sistem pendidikan yang berdimensi pada ketersediaan, akses, relevansi, adaptif dan kompetitif sehingga 8 standar pendidikan terpenuhi. (iii) penataan regulasi pendidikan berdasarkan UUD 1945 di Propinsi Sulawesi Tenggara adalah pembagian kewenangan dan tanggungjawab melalui peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan (beschikking) antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan semua unsur negara (Kolaboratif).