PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI

ABSTRAK
DARWIS WAHAB; Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawasan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Palu. Dibimbing oleh Anshori Ilyas dan Irwansyah.
Pelaksanaan pembangunan di Kota Palu diwujudkan dalam bentuk proyek fisik dan non-fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Sudah merupakan kewajiban daerah dituntut untuk menyusun proyek pembangunan daerah yang relevansinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi., mekanisme pengawasan dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif karena disamping menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif juga mengkaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan Daerah : 1). Dalam melakukan pemeriksaan, 2). Pengujian dan penilaian proyek, 3). Pengusutan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan, 4). Pembinaan personil, 5) Evaluasi dan pelaporan.
Tugas dan fungsi Badan Pengawasan Daeah Kota Palu belum dilaksanakan secara optimal. Pemeriksaan atau pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung di tempat kegiatan dan pengawasan tidak langsung dengan pemantauan dan pengkajian laporan. Dalam beberapa hal masih sangat ditentukan oleh faktor koordinasi dan partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi instansi terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek sebagaimana mestinya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Kota Palu disebabkan belum adanya wadah kontrol masyarakat yang menghimpun pengaduan dari masyarakat untuk ditindak lanjuti oleh pejabat/instansi yang berwenang.