PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PEMASANGAN INSTALASI AIR BERSIH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM CABANG INSTALASI KOTA KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

Standar Operasional prosedur (SOP) pada hakekatnya berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan. Pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dan sekaligus untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM/PAM) Cabang IKK mangkutana di Kabupaten Luwu Timur masih memiliki kendala di antaranya yaitu prosedur untuk melakukan pemasangan instalasi baru tidak jelas, tidak ada kepastian jangka waktu dalam pemasangan instalasi, tidak adanya kejelasan mengenai biaya yang harus dilkeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, pelanggan masih menunggu dengan proses yang cukup lama, lambatnya pegawai dalam memberikan pelayanan, bahkan sarana dan prasarana yang masih terbatas atau kurang memadai. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam pemasangan Instalasi Air Bersih di Perusahaan Daerah Air Minum Cabang IKK Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekitar 1 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prosedur pelayanan prima : Prosedur pelayanan yang diberikan oleh pihak PDAM Sudah sesuai dengan standar operasional pelayanan proses pemasangan sambungan baru, walaupun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Menurut hasil penelitian berdasarkan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam pemasangan instalasi air bersih dengan menggunakan Standar pelayanan Prima menurut (Ahmad 2018:134) yaitu Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana Dan Prasarana, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. Ada beberapa kekurangan yang ditemukan diantaranyaWaktu penyelesaian dalam pelayanan pemasangan sambungan baru masih kurang baik karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak PDAM, Biaya pelayanan yang diberikan pihak PDAM masih kurang jelas, dan Produk pelayanan yang dihasilkan PDAM masih kurang baik karena produk pelayanan yang dihasilkan kualitasnnya masih kurang maksimal.