EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, dan 2) menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.
upaten Majene. . Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12.621 KK pada 14 kelurahan di Kabupaten Majene. Sampel lokasi 5 wilayah kelurahan dan sampel masyarakat sebanyak 100 KK. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive random sampling. Teknik pengumpulan data dipergunakan observasi, dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan belum efektif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, hal itu terutama disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi dan pembinaan. Pelaksanaan fungsi koordinasi perangkat aparatur pemerintah kelurahan masih dilakukan terbatas pada hubungan struktural saja secara Bottom-Up dan Top Down (Koordinasi Vertikal), sedangkan koordinasi horisontal dengan instansi terkait atau lembaga lainnya jarang dilakukan. Fungsi pembinaan terutama belum dilaksanakan secara baik melalui pendidikan dan pelatihan.
Secara keseluruhan, 7 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, kemampuan koordinasi dan kerjasama, hubungan komunikasi, kemampuan kerja/ teknis, prasarana dan sarana, serta peran kelembagaan. Namun faktor yang dominan adalah motivasi kerja, kemampuan teknis. Rendahnya motivasi terutama dalam hal pemahaman tugas dan tanggung jawab, sedangkan kemampuan teknis kerja terutama masih rendahnya kualitas keterampilan. Disiplin kerja aparatur juga masih rendah terutama akibat perilaku aparatur yang suka menunda pekerjaan. Dalam hal koordinasi dan kerjasama, perangkat aparatur pemerintah kelurahan masih terbiasa menganggap kurang penting. Faktor komunikasi aparatur sudah baik, sedangkan faktor prasarana dan sarana sudah tersedia namun masih perlu ditingkatkan. Demikian pula kelembagaan pemerintah kelurahan belum optimal dalam memainkan peranannya akibat masih lemahnya komitmen pimpinan dan perangkat aparatur, kurangnya empati, responsibilitas serta akuntabilitas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan secara keseluruhan di Kabupaten Majene.
Pentingnya 14 pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya sesuai tuntutan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PP No.73 Tahun 2005 tentang kelurahan, PERDA Kab.Majene No.8 tahun 2001 tentang susunan lembaga teknis daerah, dan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majene.