KEWENANGAN KEPALA ADAT DIDALAM MEMBERIKAN KETERANGAN JUAL BELI ATAS TANAH PETUANAN DI KOTA AMBON

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah kewenangan kepala adat dalam perbuatan hukum jual beli tanah petuanan dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam jual beli tanah petuanan.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini bertumpu pada studi lapangan yaitu hasil wawancara dan survey langsung di lapangan sebagai
bahan hukum primer, studi kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepala adat beserta staff negeri secara bersama-sama mengatur dan mengelola pemanfaatan tanah petuanan diwilayah adatnya. Jual beli yang dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tanah dan surat pelepasan hak diikuti dengan pembayaran secara terang dan tunai menjadi
dasar bukti kepemilikan dari negeri. 2) Jual beli yang dilakukan di negeri merupakan jual beli sah yang memenuhi unsur materil dalam jual beli, walaupun surat kepemilikan dan surat pelepasan hak yang terbit terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, tetap diakui sebagai bukti kepemilikan yang diakui masyarakat adat.