PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekertariat Derah Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Prov. Sulsel TA 2019, masih menemukan kelemahan implementasi sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dalam pelaksanaannya masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK tidak memberikan dampak terlaksananya rekomendasi BPK sehingga presentase tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dari tahun 2005 s/d 2020 Pemerintah Prov. Sulsel hanya sebesar 70,88%. Kemudian, aturan terkait tindak lanjut LHP BPK hanya mengatur pembahasan LHP BPK, hanya saja kesimpulan terakhir pembahasn tersebut terhadap sebuah temuan tergantung pada putusan ketua DPRD dan pimpinan setiap fraksi sehingga bernuansa politis dan tidak ada pengaturan untuk evaluasi ketaatan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti LHP BPK.