ARFANDY, MUH FARHAN (2021) PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/6134/1.hassmallThumbnailVersion/B011171632_skripsi%20cover1.png)
![](/6134/1.haspreviewThumbnailVersion/B011171632_skripsi%20cover1.png)
B011171632_skripsi cover1.png
Download (68kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171632_skripsi 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171632_skripsi dp.pdf
Download (6MB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171632_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (8MB)
Abstract (Abstrak)
Muh Farhan Arfandy (B011171632) dengan judul “Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”. Di bimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-yuridis. Adapun sumber data yang digunakan penulis terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan dari responden. data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengkajian bahan-bahan Pustaka.
Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) bahwa keberadaan hak angket DPRD Provinsi memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan adanya hak angket maka Prinsip Check and Balances dapat berjalan secara maksimal dan dengan digunakannya hak angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai implementasi dari prinsip Check and balances menjadi sarana DPRD untuk tetap menjaga jalannya roda Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. 2) Mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulsel mulai dari tahapan pengusulan hingga sampai pada tindak lanjut hasil rekomendasi angket DPRD Provinsi Sulsel berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur di dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018, meskipun berdasarkan analisis penulis seharusnya pada tahap penindaklanjutan dapat diteruskan ke aparat penegak hukum lainnya tanpa menunggu respon dari Kementrian Dalam Negeri.
Kata Kunci: Hak Angket, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah, Sulawesi Selatan
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 06 Sep 2021 02:38 |
Last Modified: | 06 Sep 2021 02:38 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/6134 |