TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA LAIN DARI TAMAN HUTAN RAYA (Studi Kasus Putusan No.983/PID.SUS/LH/2018/PN.DPS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman hutan raya dalam Putusan Nomor 983/Pid.Sus/LH/2018/PN.Dps dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman hutan raya dalam Putusan No.983/Pid.Sus/LH/2018/PN.Dps.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penedekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder, Selanjutnya, diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Adapun Hasil penelitian ini, yaitu menunjukan bahwa 1). Penerapan pidana materill telah sesuai. Hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Bahwa terdakwa dengan sengaja membangun ruko (rumah toko) diatas tanah milik negara dan masuk dalam Kawasan Tahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) antara Pal Batas B.181 ke B.182 dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. 2). Adapun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Budiman Tiang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu : “melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fugsi zona pemanfaatan dan zona lain dari dari Taman Hutan Raya”. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai, baik dari segi aspek yuridis maupun non-yuridis, hal-hal yang meringangkan dan hal-hal yang memberatkan serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan, dan diperkuat dengan keyakinan Hakim.