PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK LEGAL PROTECTION FOR THE DEFENDANTS OF THE VERSTEK DECISION

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan antipatif/eksploratif yaitu penelitian yang mengungkap secara luas dan mendalam tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan di
Kantor Lurah Mangasa. Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) tanggung jawab kepala desa atau lurah dalam hal menyampaikan relaas panggilan kepada tergugat adalah sebuah
kewajiban hukum. Tidak ada alasan pembenar kepala desa atau lurah tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan, karena hal ini adalah jelas perintah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR. (2) Perlindungan hukum tergugat yang tidak menerima relaas panggilan dari kepala
desa atau lurah pada putusan verstek yaitu perlindungan hukum preventif berupa pemanggilan dianggap batal dan proses beracara di pengadilan dibatalkan, dan perlindungan hukum represif berupa tergugat yang merasa dirugikan dengan
keputusan verstek tersebut dapat mengajukan upaya perlawanan keberatan atas putusan verstek.