Ryanny, Tri Kiki September (2021) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH ORANG PERSEORANGAN Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/ 2020/PN Sag). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
![[thumbnail of cover]](/5420/2.hassmallThumbnailVersion/B011171002_skripsi%20COVER1.png)

B011171002_skripsi COVER1.png
Download (174kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171002_skripsi 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171002_skripsi DP.pdf
Download (367kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171002_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (studi kasus putusan nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag).
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Kualifikasi perbuatan orang perseorangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, 2. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag Majelis hakim salah dalam memutuskan penerapan konstruksi hukum karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan bentuk pembuktian persidangan masih kurang.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 16 Aug 2021 00:22 |
Last Modified: | 16 Aug 2021 00:22 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/5420 |