TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN LAPAK KANRERONG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam pengelolaan Lapak Kanrerong dan Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, UPT Pusat Layanan Usaha Lorong dan tempat lain yang berhubungan dengan objek penelitian dalam lingkungan Kota Makassar Data yang digunakan adalah data yang bersifat
primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong, dilakukan dengan cara pengawasan preventif. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan terdapat sejumlah pelanggaran dalam
pengelolaan lapak kanrerong. (2) Implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh PKL berupa melakukan pengosongan tempat usaha secara paksa yang dilakukan oleh Walikota melalui UPTD dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD lainnya sementara itu implikasi hukum terhadap pihak UPTD selaku pengelola yang melakukan pelanggaran yakni
pemberhentian jabatan dan diproses secara hukum.