TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEHAT DI TENGAH WABAH COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)

Aprilya Zachra Alwi (B011 17 1 384) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/Pn.Nga)” dibimbing oleh Bapak Amir Ilyas selaku pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 terhadap Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Surat Edaran no 4 Tahun 2020, dan Putusan No 102/Pid.B/2020/PN.Nga. Kemudian bahan hukum sekunder ialah buku, jurnal, pendapat para ahli dan kasus-kasus hukum. Kemudian, keseluruhan bahan hukum tersebut penulis menganalisisnya secara kualitatif dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana telah diatur dalam buku dua bab XII yang terdiri atas Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Dalam kasus yang penulis bahas penulis berpendapat bahwa kejahatan ini diatur dalam Pasal 268 KUHP yaitu dalam Pasal ini menghukum siapapun juga yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter seolah – olah itu asli atau tidak di palsukan. 2) dalam putusan nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga hakim telah mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan melihat fakta-fakta hukum yang timbul dalam proses persidangan yang meliputi keterangan saksi-saksi serta terdakwa dan juga barang bukti yang telah dituangkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Dalam perkara ini hakim mengambil dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
(Kata kunci: Pemalsuan, Surat Keterangan Dokter, Covid-19)