REFORMULASI ASAS KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL = Reformulation of the Principle of National Interest in International Trade

Enni Ekakusumawati. B013221022 Reformulasi Asas Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Intenasional. dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing, Maskun, dan Winner Sitorus. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hakikat asas kepentingan nasional dalam praktik perdagangan Internasional, untuk menemukan kesulitan yang dihadapi negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kerangka aturan perdagangan internasional dan untuk menemukan pengaturan kepentingan nasional yang ideal dalam perdagangan internasional. Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan perbandingan (comparative approach) Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Bahwa hakikat kepentingan nasional dari perspektif kedaulatan ekonomi, adalah negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi sektor-sektor strategis, menjaga stabilitas ekonomi domestik, serta memastikan kesejahteraan rakyatnya 2). Hambatan yang di hadapi negara dalam system perdagangan Internasional adalah penafsiran dan ambiguitas ketentuan yang terdapat di dalam WTO memungkinkan negara-negara memiliki penafsiran yang berbeda terutama dalam hal pembatasan dengan alasan perlindungan kepentingan nasionalnya. 3). Adopsi Environmental, Economic, and Social Framework (EESF) dalam Sovereign Economic Safeguard Framework (SESAF) dapat memperkuat kebijakan perdagangan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. EESF dapat diberlakukan pada Pasal XI, XX, dan XXI GATT untuk memastikan kebijakan perdagangan yang berkelanjutan.