PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH KABUPATEN BANTAENG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM KAMPANYA YANG DILAKUKAN DI LUAR JADWAL = LAW ENFORCEMENT OF THE BANTAENG REGENCY LEGISLATIVE GENERAL ELECTION BY THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BOARD IN AN UNSCHEDULED CAMPAIGN

ABSTRAK UTARI MAHARANI E.S (B012231065). Penegakan Hukum Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten Bantaeng Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kampanye yang Dilakukan Di Luar Jadwal. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Juajir Sumardi. Latar Belakang: Terdapat banyak pelanggaran alat peraga kampanye sebelum jadwal masa kampanye Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh peserta Pemilu DPRD Kabupaten Bantaeng. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penegakan hukum pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pelaksanaan kampanye di luar jadwal serta untuk menguraikan akibat hukum terhadap peserta pemilihan umum yang melakukan kampanye di luar jadwal. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng dengan populasinya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kantor Komisi Pemilihan Umum, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dimana sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam penegakan hukum pemilu DPRD Kabupaten Bantaeng oleh Bawaslu terhadap Kampanye yang dilakukan di luar jadwal belum berjalan secara optimal karena hanya memberikan surat teguran tertulis kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera. 2) Mengenai akibat hukum terhadap peserta pemilu DPRD Kabupaten Bantaeng yang melakukan kampanye di luar jadwal yakni akan dijatuhi sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), serta sanksi administratif berupa perbaikan administrasi terhadap prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Kesimpulan: Penyelenggara Pemilu yakni salah satunya Bawaslu Kabupaten Bantaeng dalam memberikan sanksi kepada peserta pemilu DPRD dianggap kurang tegas. Jumlah laporan tindak pidana pemilu relatif kecil dikarenakan masih terciptanya kultur budaya kekeluargaan.